[Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Jaka/od]

 

Ketua DPR Bambang Soesatyo melihat adanya ancaman yang meningkat terhadap perdamaian dan keamanan global, ketidakpastian ekonomi, tantangan sosio-kultural dan degradasi lingkungan. Tantangan global ini membuat MIKTA perlu mengambil upaya kolektif yang lebih kuat melalui kemitraan yang inklusif.

 

Oleh karena itu, pertemuan Parlemen negara  MIKTA yang berlangsung pada  15-17 September 2018 mengusung tema ‘Mewujudkan Perdamaian dan Kesejahteraan: Peran Parlemen’ dimaksudkan untuk menggarisbawahi peran vital parlemen dalam memastikan kebijakan dan aksi dilakukan untuk perdamaian dan kesejahteraan rakyat.

 

Melalui forum ini, delegasi saling bertukar pikiran dan pandangan dalam berbagai isu seperti industri kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga perdamaian dan keamanan, memberdayakan PBB, Peran Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan serta kerja sama maritim untuk pertumbuhan dan kesejahteraan berkelanjutan.

 

Selain itu, pertemuan konsultatif  ini juga menyambut beragam inisiatif MIKTA untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di bawah koordinasi Indonesia seperti MIKTA Experts Meeting on Inclusive Digital Economy Hub dan MIKTA Start Up Fest. Selanjutnya, akan diselenggarakan pertemuan lanjutan yakni World Conference on Creative Economy pada November 2018 di Indonesia.

 

Isu lain yang menjadi konsen yakni kurangnya kapasitas arsitektur global terutama PBB dan Dewan Keamanan dalam mengatasi masalah perdamaian dan keamanan yang muncul di berbagai belahan dunia. “Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan tujuan MIKTA dalam memperkuat arsitektur PBB untuk perdamaian dan keamanan internasional,” tegas Bamsoet saat membacakan closing remarks 4th MIKTA Speakers Consultation, Minggu (16/09) di Istana Tampak Siring, Bali.

 

Dalam kesempatan tersebut, Bamsoet menekankan pentingnya membangun sinergi antara pembangunan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan sebagai alat memajukan perdamaian dan kesejahteraan global. Dalam hal ini, kerja sama antar parlemen adalah fundamental untuk mendukung sinergi tersebut, termasuk melalui penyelenggaraan the 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD).

 

Isu tentang perlindungan dan partisipasi perempuan  juga menjadi poin yang menjadi konsen dalam pertemuan ini,  Bamsoet menjelaskan bahwa perempuan harus mampu menjadi agen perdamaian dan keamanan berkelanjutan.

 

“Kita juga menggarisbawahi pentingnya mewujudkan kerangka legislatif untuk tidak hanya melindungi dan mencegah perempuan menjadi korban konflik . Kita juga menegaskan kembali pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian dan penyelesaian konflik,” tukas Bamsoet.

 

Beberapa ancaman global tersebut menjadi tantangan negara yang tergabung dalam MIKTA untuk berjalan bersama-sama dalam menghadapi ancaman tersebut. Seluruh delegasi pun menyambut baik adanya soliditas yang semakin kuat di antara negara anggota MIKTA tersebut. (Tim)