[Suasana Forum Konsultatif MIKTA dengan tema 'Women, Peace and Security'. Foto: Oji/od]

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak parlemen yang tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia) lebih meningkatkan partisipasi perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Meskipun peran perempuan sangat krusial dalam perdamaian dan keamanan, namun kaum perempuan seringkali kurang dilibatkan dalam mendapatkan akses dalam pengambilan keputusan. 

 

"Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Diantaranya, membuat kebijakan yang lebih sensitif terhadap isu gender, membuat diskusi kesetaraan gender lebih inklusif dengan melibatkan kaum laki- laki, mencegah segala bentuk diskriminasi serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan," ujar Bamsoet dalam sesi ketiga forum konsultatif MIKTA dengan tema 'Women, Peace and Security', yang diselenggarakan di Istana Tampak Siring Bali, Minggu (16/09).

 

Dikemukakan,  peran aktif perempuan dalam dialog dan proses pengambilan keputusan mampu membawa berbagai perubahan nyata di berbagai tatanan kehidupan. Tak hanya itu, peran perempuan juga sangat krusial dalam mencapai kesejahteraan, keadilan sosial, dan perekonomian global yang inklusif serta berkelanjutan.

 

"Tidak hanya dalam inisiator perdamaian, perempuan juga dapat memiliki kontribusi penting dalam melawan terorisme dan radikalisme, melalui penguatan dan penyebaran nilai-nilai toleransi di level keluarga dan komunitas. Sifat perempuan yang lebih toleran terhadap perbedaan dan menyikapi konflik lebih pasif, mampu mendorong terciptanya perdamaian dengan efektif," kata Bamsoet.

 

Ia menambahkan, konstitusi Indonesia menjamin perempuan untuk berpatisipasi penuh di segala bidang, terutama dalam bidang politik demi berkontribusi dalam memelihara perdamaian. Kebijakan afirmatif Indonesia yang memberikan kuota setidaknya 30% perempuan dalam proses politik, mendorong partisipasi yang setara dalam pembuatan keputusan agar kepentingan perempuan dapat terepresentasikan dengan baik. 

 

"Keterwakilan perempuan Indonesia dalam parlemen berdasarkan data Inter-Parliamentary Union pada tahun 2017 sebanyak 19,8%, dengan rata-rata persentase dunia sebesar 23,6%. Jumlah tersebut melebihi rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen negara-negara Asia sebanyak 19,7 %," urai Bamsoet.

 

Tak hanya itu, lanjut Bamsoet, Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian PBB ke berbagai wilayah konflik, dimana sekitar 80 orang diantaranya adalah kaum perempuan. Pasukan perdamaian perempuan Indonesia dikenal ramah dan fleksibel, sehingga mampu merebut hati dan kepercayaan masyarakat di daerah konflik.

 

"Melihat positifnya kontribusi pasukan perempuan Indonesia dalam misi-misi PBB, Indonesia memiliki visi mengirimkan 4.000 pasukan perdamaian dengan diantaranya target di atas 100 pasukan perempuan. Hal ini sejalan dengan komitmen MIKTA dalam upaya meningkatkan kesetaraan dalam pengambilan keputusan, kepempinan, dan pembangunan perdamaian," jelas Bamsoet.

 

Ia melanjutkan,  di ranah lokal, perempuan Indonesia mendorong proses perdamaian pasca-konflik Ambon beberapa tahun silam. Salah satu caranya melalui proses rekonsiliasi di tingkat akar rumput. 

 

"Kaum perempuan dengan latar belakang yang berbeda-beda di Ambon mendirikan gerakan perempuan peduli, penciptaan pasar Baku Bae, dan penyembuhan luka psikologis bagi korban-korban konflik. Inisiatif-inisiatif di ranah lokal yang digagas perempuan ini mampu mengakselerasi proses rekonsiliasi dengan menciptakan ruang interaksi di antara pihak-pihak yang berkonflik. Ini menandakan bahwa perempuan memiliki pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian konflik serta dalam menciptakan perdamaian," pungkas Bamsoet. (Tim)