[Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (kiri). Foto : Dok/Man]

 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf berhasil menghadirkan petinggi Parlemen Myanmar guna menindaklanjuti Resolusi Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-137 dalam Sidang International Humanitarian Law (IHL), sebagai rangkaian Sidang IPU ke-139 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, 14-18 Oktober 2018.

 

Diketahui, Resolusi IPU ke-137 meminta Pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi kepada etnis Rohingya. Nurhayati yang juga Presiden IHL memimpin langsung Sidang IHL yang dihadiri Parlemen Myanmar itu. Sidang IHL ini juga dihadiri oleh International Committee of the Red Cross (ICRC) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

 

Dalam kesempatan tersebut, Parlemen Indonesia berhasil meminta penjelasan parlemen Myanmar mengenai program repatriasi bagi etnis Rohingya yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar. Dalam pernyataannya, Nurhayati juga meminta Myanmar untuk mengutamakan prinsip kemanusiaan dan tidak melakukan diskriminasi atas dasar apapun, termasuk ras.

 

“Sebagai sesama Anggota IPU, Indonesia berharap Myanmar dapat turut serta menciptakan perdamaian dunia, dan mematuhi resolusi IPU yang telah disepakati bersama, utamanya dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ujar Nurhayati, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (22/10/2018).

 

Legislator Partai Demokrat ini juga menegaskan, Indonesia memiliki sikap yang konsisten dalam krisis Rohingya dan mengapresiasi IPU yang telah berhasil mencapai resolusi untuk menghentikan segala jenis tindakan diskriminasi di Rakhine, Myanmar yang dialami oleh etnis Rohingya.

 

Diakhir sidang, Parlemen Indonesia mendapat apresiasi sebab dinilai memegang peranan penting dalam tercapainya resolusi atas Myanmar. Parlemen Indonesia berhasil meminta penjelasan Parlemen Myanmar mengenai perkembangan yang telah dicapai dalam rangka menciptakan perdamaian dan menghapus segala jenis penindasan atas dasar apapun terhadap etnis Rohingya yang dianggap sebagai kelompok minoritas. (ann/sf)