[Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kazakhstan sebagai mitra strategis untuk bertukar informasi dan saling berbagi praktik cerdas dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Foto :Dok/rni]

 

Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kazakhstan sebagai mitra strategis untuk bertukar informasi dan saling berbagi praktik cerdas dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi satu hal yang juga dibahas dalam Kunjungan Kerja ini.

 

Diketahui, Kazakhstan sudah merdeka dari Uni Soviet sekitar 27 tahun yang lalu. Perkembangan signifikan terjadi di negara Asia Tengah itu, terutama dengan melimpahnya produksi minyak dan gas. Hampir 50 persen pembangunan Kazakhstan mengandalkan minyak. Di sisi lain, setengah dari target SDGs berada dalam tujuan nasional Kazakhstan yang ditetapkan dalam Strategi “Kazakhstan 2050” dan ”100 Aksi Nyata”.

 

Dalam Kunjungan Kerja yang berlangsung di Astana, Kazakhstan pada 22 -28 Oktober tersebut, Delegasi BKSAP DPR RI mengunjungi pemangku kepentingan di Kazakhstan, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Masyarakat (Ministry of Labor and Social Protection of Population) dan Komite Statistik Kementerian Ekonomi Nasional Kazakhstan (the Committee on Statistic of the Ministry of National Economy).

 

Pada pertemuan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Masyarakat Kazakhstan, beberapa permasalahan dibahas dalam diskusi, antara lain mengenai ekonomi global yang terus membaik, namun pertumbuhan ekonomi berjalan lebih lambat. Selain itu kesenjangan sosial yang semakin melebar, serta ketersediaan lapangan kerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan angka tenaga kerja.

 

Di hadapan pejabat Kementerian Tenaga Kerja, Nurhayati mengatakan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait erat dengan pengurangan tingkat pengangguran. Goal 8 dari SDGs telah mengakui urgensi peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan. Untuk diketahui, upah minimum di Kazakhstan KZT 28.284 atau sekitar IDR 1.173.040.88 (dengan kurs 1 KZT = 42 IDR).

 

Lebih lanjut legislator Partai Demokrat itu menyampaikan pentingnya peran legislatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat produktivitas dan inovasi yang lebih tinggi serta perlindungan sosial. Selama pertemuan, Delegasi BKSAP DPR bersama Kementerian Tenaga Kerja Kazakhstan berbagi informasi dan berdiskusi tentang kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja sebagai kunci untuk mencapai pekerjaan penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak, untuk semua wanita dan pria pada tahun 2030. (sf)