[Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dalam forum Konferensi Women Political Leaders. Foto: Dok.BKSAP/od]

 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan pentingnya peran serta pemberdayaan perempuan di era digital dalam forum Konferensi Women Political Leaders (WPL) yang diselenggarakan di Reykjavik, Islandia. WPL merupakan  forum jejaring antar pemimpin perempuan dunia yang memiliki misi untuk meningkatkan representasi perempuan dari segi jumlah dan pengaruh di dunia politik.

 

Konferensi yang berlangsung pada 26 - 28 November 2018 ini dibuka oleh Perdana Menteri Islandia Katrín Jakobsdóttir dan dihadiri oleh 400 pemimpin perempuan dari seluruh dunia dan 80 negara. Turut serta dalam Delegasi DPR RI diantaranya Anggota BKSAP DPR RI Desy Ratnasari (F-PAN) dan Anggota BKSAP DPR RI Dwie Aroem Hadiatie (F-Golkar).

 

Dalam forum tersebut, Nurhayati sebagai anggota Executive Board dari Women Political Leaders menyampaikan remarks di sesi Lead Like A Girl bagi perempuan dan generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik. Ia menegaskan, ada tiga hal yang harus dimiliki seorang pemimpin perempuan di dunia politik yakni komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas terutama dalam isu pemberdayaan perempuan.

 

“Kedua adalah responsibility. Seorang pemimpin selain memiliki komitmen juga harus memiliki  tanggung jawab untuk mencapai tujuan perjuangan. Jika kedua elemen di atas telah berhasil dicapai, seorang pemimpin akan mendapatkan trust yang tidak mudah untuk didapatkan," ungkap Nurhayati saat memberikan paparan di hadapan seluruh delegasi.

 

Nurhayati juga menyuarakan kepemimpinan perempuan di era digital untuk mengurangi gender gap dan mencapai kesetaraan. Ia mengutarakan, meskipun perempuan Indonesia mendapatkan kuota minimal 30 persen di politik, namun kandidat perempuan di dalam pemilu selalu mendapatkan serangan kampanye negatif dan fake news dari media sosial. 

 

Ia menyampaikan kekhawatiran akan meningkatnya fenomena populisme dan situasi internasional yang lebih banyak diwarnai tindakan unilateralisme yang mengancam HAM dan kerja sama internasional. Menurutnya, tindakan ini juga kontraproduktif dengan upaya internasional dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan Agenda 2030. 

 

Legislator Partai Demokrat itu menambahkan, anggota parlemen perempuan harus mampu mengedukasi dan meningkatkan kesadaran generasi muda baik  perempuan dan laki-laki untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan berdasarkan pada hati nurani (consicience) bukan pragmatisme.

 

“Dengan memilih berdasarkan conscience, perempuan dapat meningkatkan kepemimpinan di politik. Kepemimpinan perempuan yang diharapkan tentunya untuk meningkatkan inklusivitas dan membuat semua orang menghargai HAM," imbuh legislator daerah pemilihan Jawa Timur itu.

 

Di akhir acara, Perdana Menteri Islandia Katrín Jakobsdóttir  menyampaikan terima kasih perjuangan pemimpin perempuan sebelum dia yang memegang posisi penting. Dari solidaritas dan perjuangan mereka, banyak perempuan di Islandia yang tidak harus memilih antara keluarga dan karier. Delegasi Indonesia juga berharap pertemuan Executive  Board WPL selanjutnya dapat diselenggarakan bertepatan dengan sidang World Parliamentary Forum on SDGs di Bali pada September 2019 mendatang. (ann/sf)