Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menegaskan peraturan dan institusi multilateral adalah kunci dalam memastikan perdagangan global yang stabil dan dapat diprediksi. Ia meyakini bahwa sistem multilateral berbasis aturan memastikan perdagangan terbuka untuk pembangunan inklusif.

 

Demikian diungkapkannya dalam Parliamentary Conference on World Trade Organization (PCWTO) di Jenewa, Swiss, pada 6-7 Desember 2018. Forum ini membahas isu-isu perdagangan dunia, di tengah ancaman perang dagang Amerika - China.

 

“Saya mendesak negara-negara Anggota WTO untuk menolak proteksionisme dan unilaterisme. Kita harus dengan tegas mendukung multilaterisme, dan menjunjung tinggi rezim perdagangan ekonomi dan multilateral dunia,” ujarnya di depan Sidang PCWTO.

 

Dalam forum tersebut, Nurhayati juga menyampaikan keperihatinannya tentang unilaterisme. Menurutnya, unilaterisme yang ditunjukkan oleh beberapa negara telah menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perdagangan global. 

 

Legislator Partai Demokrat itu menilai, kecenderungan tersebut sangat bertentangan dengan usaha-usaha bersama yang selama ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan.

 

“Perdagangan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ungkap Nurhayati. 

 

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyerukan agar WTO melakukan reformasi dalam pengambilan keputusan, yakni melalui sistem voting. Ia berharap penyelesaian sengketa (dispute settlement) dilakukan dengan berkeadilan dan tidak berpihak ke negara besar. Seperti halnya yang dilakukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) agar segala kebijakan yang terkait perdagangan bebas dapat segera dituntaskan perundingannya.

 

Sebagai output, legislator dapil Jawa Timur itu berhasil menggolkan 3 dari 12 poin untuk diadopsi ke dalam dokumen hasil keluaran sidang (outcome document) PCWTO 2018, yakni: Pertama, meyayangkan munculnya nasionalisme, populisme dan proteksionisme yang menuju pada tindakan-tindakan unilateralisme.

 

Kedua, terkait kesenjangan gender dalam ekonomi digital, masyarakat internasional seharusnya membuat perempuan memiliki akses yang lebih baik dan setara ke informasi, komunikasi dan teknologi (ICTs) serta meningkatkan kapasitas mereka di dalam memanfaatkan teknologi dan informasi sehingga mereka dapat mendapatkan keuntungan.

 

Ketiga, mengakui bahwa kewirausahaan (entrepreneurship) adalah sebuah jalur menuju pekerjaan layak dan usaha berkelanjutan untuk wanita dan kaum muda.

 

"Parlemen harus dapat mendorong keuangan inklusif untuk membantu perempuan dan kaum muda agar dapat mengubah ide-ide kreatif mereka menjadi rencana bisnis yang sukses dengan menghilangkan hambatan-hambatan untuk kewirausahaan," terang Nurhayati. 

 

Masukan-masukan Indonesia tersebut diterima secara aklamasi baik di sesi Steering Committee tanggal 6 Desember 2018, maupun pada saat terakhir sidang atau adopsi Outcome document tanggal 7 Desember 2018. Kontribusi Indonesia ini sangat nyata dimana DPR RI juga dipercaya oleh IPU untuk menjadi anggota Steering Committee (SC) PCWTO sejak tahun 2014. (ann/sf)