Hari Parlemen Internasional diperingati setiap 30 Juni. Sejarah mencatat, 130 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 30 Juni 1889, dua anggota parlemen, yang berasal dari Inggris, William Randal Creamer, dan dari Perancis, Frederic Passy bersepakat untuk mendirikan suatu organisasi multilateral politik pertama di dunia yang mendorong kerja sama dan dialog antar semua negara di dunia.

 

Dalam kurun 13 dekade terakhir, Inter-Parliamentary Union (IPU) terus mengalami perkembangan mulai dari sekelompok kecil anggota parlemen, yang didedikasikan untuk mempromosikan perdamaian melalui diplomasi dan dialog parlemen, kemudian tumbuh menjadi organisasi berskala global. Hingga akhir 2019, keanggotaan IPU semakin besar karena saat ini terdiri dari 180 parlemen dan 12 organisasi internasional.

 

Parlemen Indonesia, dalam hal ini DPR RI telah menjadi Anggota IPU sejak tahun 1959 namun baru sejak tahun 1976 mulai secara rutin mengirimkan delegasinya ke konferensi-konferensi IPU, baik dalam pertemuan yang rutin diselenggarakan dua kali setiap tahunnya, maupun ke sidang-sidang lain yang disponsori oleh IPU bekerjasama dengan Badan-Badan di bawah IPU.

 

Keanggotaan DPR RI dalam IPU telah memberi warna tersendiri dengan semangat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemanusiaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. DPR RI berhasil meloloskan resolusi mengenai hal-hal yang penting yang menjadi isu international untuk dibahas dan dicarikan resolusi dalam pembahasan di sidang-sidang IPU, diantaranya masalah Myanmar, Muslim Uighur di Cina, kemerdekaan Palestina, permasalahan pengungsi/migran, isu perubahan iklim, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

 

Selain berperan aktif, DPR RI menunjukkan komitmennya dalam mendukung tercapainya SDGs di Indonesia, dengan menyetujui anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dalam APBN, serta membentuk Panitia Kerja di BKSAP untuk SDGs. DPR RI juga menginisiasi World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) guna meningkatkan awareness parlemen-parlemen dunia tentang pentingnya SDGs serta kemitraan dengan semua pihak untuk mencapainya.

 

Tak hanya itu, banyak posisi strategis yang berhasil dijabat oleh Anggota DPR RI di IPU seperti President Committee IPU to promote Respect for International Humanitarian Law (Nurhayati Ali Assegaf), Member of UN Affairs (Evita Nursanty), Member Board of Young Parliamentarians (Irine Yusiana Roba Putri) dan Anggota Committee for Middle East Questions (Rofi Munawar). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan DPR RI di IPU serta keaktifan Anggota DPR RI dalam sidang-sidang IPU diakui oleh banyak pihak dan positioning Indonesia cukup diperhitungkan dalam organisasi internasional. (ann/sf)