[Kunjungan delegasi BKSAP ke Kolombia terkait Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Foto : Dok/mr]

 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf  memandang pentingnya kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dan Kolombia di berbagai bidang. Ia pun menyambut baik usulan Ketua Parlemen Kolombia yang baru terpilih pada 20 Juli lalu itu meminta agar Indonesia membuka akses bagi warga negara Kolombia yang ingin menempuh pendidikan tinggi di Indonesia. 

 

Demikian mengemuka dalam kunjungan delegasi BKSAP ke Kolombia terkait Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), baru-baru ini. Untuk mempererat hubungan antar masyarakat di kedua negara, politisi F-Demokrat ini juga mengusulkan dibukanya sekolah bahasa di Kolombia. Mengingat, Kolombia merupakan salah satu negara tujuan utama bagi warga negara Indonesia untuk mempelajari bahasa Spanyol. 

 

Guna mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan, Nurhayati sebagai pencetus World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) turut mengundang Ketua Parlemen Kolombia untuk menghadiri pertemuan WPFSD ke-3 di Bali pada 4-5 September 2019. Pertemuan tersebut akan dihadiri juga oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Woman Political Leaders (WPL), United Nations Environment Programme (UNEP) dan organisasi internasional lainnya. WPFSD merupakan forum antar parlemen pertama dan satu-satunya yang didedikasikan khusus untuk mendorong pencapaian SDGs.

 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BKSAP Dave Akbarshah Fikarno juga menekankan pentingnya interfaith dialogue untuk menjaga perdamaian dan saling pengertian di negara yang multietnis dan multiagama seperti Indonesia dan Kolombia. "Kedua negara memiliki pengalaman panjang dalam menumpas gerakan separatis. Oleh karena itu, dialog antara Indonesia dan Kolombia harus terus dilakukan," ujarnya.

 

Dalam konteks SDGs, Kolombia mengapresiasi kebijakan Indonesia yang telah mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran pemerintah. Diketahui, kebijakan tersebut dapat tercapai berkat dukungan dari Panja SDGs. Sementara itu, Kolombia telah mengalokasikan sekitar 50 persen dari anggaran nasionalnya untuk program kesetaraan, termasuk untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

 

Di bidang pertanian, Anggota BKSAP DPR RI Rachel Maryam menyoroti pentingnya keterlibatan generasi milenial dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan. Menurutnya, di tengah masyarakat Indonesia masih terdapat stigma negatif mengenai sektor pertanian yang dianggap tidak mampu memberikan keuntungan finansial yang signifikan. "Anggapan seperti inilah yang harus diubah, karena ketahanan pangan nasional akan tergantung pada kemampuan dan kemauan generasi muda untuk mengembangkan sektor pertanian dan terlibat langsung di dalamnya," ujar Rachel.

 

Isu lain yang menjadi poin penting dalam pembahasan tersebut adalah pentingnya konektivitas antar wilayah, terutama bagi daerah penghasil produk pertanian yang terisolir, agar dapat memasarkan produknya. Kedua negara sepakat untuk mempererat kerja sama bilateral di berbagai bidang, terutama dalam sektor perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. (ann/es)