[Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah didampingi oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegafmenerima kunjungan delegasi House Democracy Partnership (HDP) Foto : Jaka/mr]

 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengundang Kongres Amerika Serikat untuk hadir pada World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) ke-3 yang akan diadakan di Bali pada 4-5 September 2019 mendatang. Forum parlemen dunia pertama dan satu-satunya yang membahas mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ini, akan akan mengusung tema “Combating Inequality through Social and Financial Inclusion”.

 

Nurhayati menjelaskan, tema ini diambil berdasarkan kondisi yang terjadi di seluruh dunia saat ini yang dimana perubahan dinamika politik menimbulkan perubahan kebijakan ekonomi serta perdagangan, yang menghasilkan kesenjangan dalam bidang sosial dan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat di dunia. Sebagai negara demokrasi terbesar, Indonesia dan AS memiliki visi yang sama dalam memajukan nilai-nilai demokrasi, utamanya dalam mempromosikan fungsi parlemen yang responsif, akuntabel, dan transparan.

 

“Demokrasi harus bertujuan membawa kesejahteraan dan perdamaian di masyarakat, bukan perpecahan,” ungkap Nurhayati saat mendampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah menerima kunjungan delegasi House Democracy Partnership (HDP) yang dipimpin oleh Anggota Kongres AS yang juga merupakan Ketua HDP David Price, didampingi Wakil Ketua HDP Vern Buchanan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

 

Di samping itu, sebagai Presiden Komite International Human Law (IHL) pada Inter Parliamentary Union (IPU) 2016-2019 ini, Nurhayati menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung transisi demokrasi  yang damai di Myanmar sebagai perwujudan dari amanah konstitusi untuk turut serta dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satunya adalah dengan berhasil menghadirkan pemerintah Myanmar untuk memberikan transparansi berupa laporan di IPU tekait repatriasi masyarakat Rohingya yang terusir dan mengalami kekerasan.

 

Menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu Anggota Kongres Perempuan AS yang juga merupakan Anggota HDP Susan Davis, terkait tantangan yang dihadapi kedua negara terkait keterwakilan perempuan di parlemen, Nurhayati menegaskan bahwa penerapan kuota minimal keterwakilan perempuan mencapai 30 persen di seluruh proses politik, mulai dari pencalonan hingga keterwakilan di DPR, DPD, dan DPRD. Untuk itu, DPR RI terus berkomitmen untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan keputusan.

 

Walaupun pada prakteknya, imbuh politisi Partai Demokrat ini, perempuan cenderung memiliki akses finansial yang terbatas, masih menghadapi tantangan yang cukup berarti dalam proses politik yang membutuhkan banyak dana sehingga kuota tersebut sering belum dapat tercapai. “Kita perlu memastikan bahwa perempuan terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan, karena ini sejalan dengan TPB, sehingga tidak ada seorangpun yang terlewatkan atau No One Left Behind”, tandas legislator dapil Jawa Timur V ini. (alw/sf)