[Wakil Ketua BKSAP Achmad Hafisz Thohir dalam kegiatan BKSAP Day bertajuk "Peran Diplomasi Parlemen dalam Mendukung Upaya Optimalisasi Potensi Daerah Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Masa Pandemi COVID-19,” di Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Foto : Ann/Man]

 

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sebagai vocal point diplomasi parlemen berkomitmen untuk mendorong optimalisasi potensi daerah di Indonesia untuk dapat bersaing di tingkat global melalui berbagai kerangka kerja sama parlemen baik di tingkat internasional, regional, maupun bilateral. 

 

Hal ini disampaikan Wakil Ketua BKSAP Achmad Hafisz Thohir dalam kegiatan BKSAP Day bertajuk "Peran Diplomasi Parlemen dalam Mendukung Upaya Optimalisasi Potensi Daerah Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Masa Pandemi COVID-19,” di Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). 

 

"Era globalisasi telah membawa banyak peluang dalam peningkatan keterkaitan antar negara melalui kerja sama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, dan sektor strategis lainnya. Merespon hal ini, diperlukan upaya diplomasi yang lebih dinamis dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan," ujar Hafisz.

 

Hadir juga Anggota BKSAP Didi Irawadi Syamsuddin (F-Demokrat) dan Jon Erizal (F-PAN), Staf Ahli Gubernur Jawa Barat bidang Kemasyarakatan Toto Mohamad Toha, Wakil Rektor Universitas Padjajaran Prof. Yanyan M. Yani, Ph.D, Rektor Universitas Parahyangan Mangadar Situmorang, Ph.D, serta perwakilan mahasiswa/mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional dari Unpad dan Unpar.

 

Lebih lanjut, Hafisz menyatakan untuk memperkuat total diplomacy yang dijalankan oleh Indonesia baik pemerintah dan parlemen, DPR RI berpandangan bahwa sangatlah penting melibatkan kalangan akademisi untuk memberi masukan pada praktik diplomasi parlemen yang dijalankan oleh DPR RI. "Maka, dialog dan diskusi seperti yang kita lakukan hari ini adalah momentum yang tepat untuk memperkuat sinergi antara parlemen dan akademisi untuk mencapai kepentingan nasional kita," papar Hafisz.

 

Sisi lain, masih lanjut Anggota Komisi XI DPR RI itu, untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pemerintah daerah dianggap memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan dan pencapaian karena kekhasan yang dimiliki antara lain kedekatan dengan masyarakat sebagai subjek pembangunan serta kewenangan untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan. 

 

Pada kesempatan ini, dibahas juga pentingnya upaya untuk mendorong optimalisasi potensi Jawa Barat baik di bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata, pendidikan, pendidikan, dan sektor strategis lainnya.  Berbagai isu terkini di tingkat regional maupun internasional juga menjadi perhatian, seperti memanasnya Laut Tiongkok Selatan, keterwakilan perempuan, isu migran, dan pentingnya kerja sama internasional dalam menanggulangi Covid-19. (ann/sf)