[Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf. Foto : Eko/mr]
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan maksud dari berbagai program dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mensejahterakan masyarakat. TPB menetapkan gambaran tentang dunia yang bebas dari kemiskinan dan ketimpangan serta dunia yang lebih adil.
“Tujuan pembangunan berkelanjutan untuk sejahterakan masyarakat. Panja SDGs hadir di sini agar kesejahteraan bisa dimulai dari Jawa Timur. Agar Jawa Timur bisa menjadi percontohan, karena kita lihat banyak program-programnya (terkait TPB),” papar Nurhayati, saat pertemuan Panja SDGs BKSAP DPR RI bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Jumat (20/9/2019).
Menurut Nurhayati tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini juga merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk menjalankan amanah konstitusi ini, ia juga menyarankan agar Pemerintah Daerah menjalin sinergi dengan legislatif, baik DPRD kabupaten, kota, maupun provinsi.
"Kami meminta DPRD agar dilibatkan, karena peran lembaga perwakilan rakyat sangat strategis, lembaga perwakilan yang ada di daerah maupun lembaga perwakilan yang ada di pusat. Dalam rangka menjalankan fungsinya yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan," jelas politisi Partai Demokrat itu.
TPB yang menitikberatkan kepada 5P, yakni prosperity (kemakmuran), people (manusia), planet (bumi), partnership (kemitraan), dan peace (perdamaian) merupakan respons yang tepat terhadap tantangan besar abad ke-21, khususnya pada empat dimensi. Pertama; ekonomi, dengan membantu negara-negara berpenghasilan rendah mencapai TPB.
Kedua; sosial, dengan menekankan pentingnya inklusi dan kesetaraan. Ketiga; lingkungan, dengan mengoptimalkan upaya dalam menanggulangi perubahan iklim. Keempat; tata kelola, dengan memastikan pentingnya kelembagaan yang kuat dan saling bekerja sama. Semua ini bertujuan untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal atau no one left behind. (eko/sf)