[Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dalam sesi paparan web seminar dengan tema Peran “Parlemen Dalam Kerja Sama Internasional Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19”, Selasa pagi waktu Jakarta (21/4/2020). Foto : Abu/Man]

 

Pandemi Covid-19 mendesak setiap individu untuk merubah aspek kehidupannya. Setiap orang diwajibkan untuk melakukan swakarantina secara sukarela dan menerapkan social dan physical distancing. Bahkan setiap warga di seluruh dunia sekarang menjadi lebih peduli dengan kebersihan pribadi dan kesehatan daripada sebelumnya. Banyak aktivitas kerja dan agenda rapat yang beralih ke media daring yang menjadikan hal tersebut sebagai rutinitas baru.

 

Untuk itu, peran parlemen di panggung internasional menjadi hal yang signifikan dalam memperkuat kontak dan komunikasi bilateral dan multilateral dalam bekerja sama melakukan penanganan dampak virus Corona yang telah menyerang berbagai sektor, baik kesehatan maupun ekonomi dan sosial budaya.

 

Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dalam sesi paparan web seminar dengan tema Peran “Parlemen Dalam Kerja Sama Internasional Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19”, Selasa pagi waktu Jakarta (21/4/2020).

 

“Saya menghargai Persatuan Parlemen Dunia (Inter-Parliamentary Union) telah memberikan kompilasi tentang bagaimana parlemen mengatasi situasi pandemi sekarang ini. Lebih banyak inovasi dari organisasi parlemen lainnya, seperti AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) diharapkan mampu melayani tiap anggotanya selama masa krisis. Saya ingin menyarankan kepada Vietnam, sebagai Presiden AIPA saat ini, untuk mendesak Sekretariat AIPA menemukan langkah inovatif sebagaimana fungsinya,” kata Fadli dalam video conferencenya.

 

Sebagai persatuan parlemen ASEAN, Fadli menyarankan AIPA untuk tidak hanya berfungsi sebagai platform bertukar informasi secara reguler atau melakukan assembly saja, tetapi juga sebagai pusat informasi Covid-19 di Asia Tenggara dalam penanganan Covid-19 serta dampak terkaitnya. 

 

“Saya juga ingin menyarankan agar kontak dan komunikasi rutin tetap terjalin baik itu dengan Kantor Perwakilan WHO Indonesia dengan BKSAP DPR RI, sebagai sarana untuk mengembangkan pusat Myth-Buster dalam parlemen termasuk untuk memberikan perkembangan terbaru dari penanganan Covid-19 itu sendiri, termasuk juga dalam hal pengembangan vaksin,” imbuhnya.

 

Menanggapi hal itu, Perwakilan WHO Indonesia Navaratnasamy Paranietharan menyampaikan bahwa potensi sebaran Covid-19 di kawasan Asia Tenggara berpotensi menjadi episentrum baru, jika tidak ada langkah restriktif secara terukur untuk menurunkan kurva sebaran Covid-19 itu sendiri. Selain itu, terdapat area dari kerjasama dunia dalam mengatasi pandemi diantara memastikan rantai pasokan peralatan kesehatan seperti test kits, pengembangan vaksin, hingga pentingnya melakukan tukar informasi.

 

“Yang paling penting sekarang adalah sharing best-practice dan temuan riset dalam situasi kritis seperti sekarang ini. Juga best-practice dalam mengontrol sebaran pandemi, seperti  dilakukan Korea Selatan sebagai salah satu contoh negara yang berhasil memanage pandemi dengan melakukan controlling, menerapkan banyak rapid test, dan strategi lainnya dengan tetap tidak menerapkan total lockdown, hal seperti itulah yang perlu banyak kita sharing,” ungkapnya dalam sesi pemaparan. 

 

Selain keduanya, diskusi panel yang berlangsung secara terbuka bagi masyarakat tersebut juga turut dihadiri sejumlah pembicara kunci lainnya. Turut hadir Wakil Ketua Parlemen Malaysia Dato’ Mohamad Rashid Hasnon, Ketua Komite Luar Negeri Majelis Parlemen Vietnam Nguyen Van Giau, Direktur Jenderal Kerjasama Multirateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Alphyanto Ruddyard, Eksekutif Sekretaris UN ESCAP Armida Alisjahbana, dan yang paling dinantikan yaitu Ketua Komite Khusus Coronavirus Majelis Korea Selatan Kim Jin Pyo.

 

Sebagai salah satu negara yang berhasil menekan kurva kasus pandemi virus corona, Kim Jin Pyo mengatakan setidaknya terdapat tiga pelajaran penting terbukti efektif dilakukan untuk menanggulangi pandemi di Korea Selatan.

 

“Pertama, pemberlakukan rapid rapid-test dalam skala besar sebagai langkah awal deteksi sebaran virus, hingga hari ini kami telah melakukan lebih dari 600 ribu tes gratis yang disediakan pemerintah. Kedua, partisipasi sukarela dari setiap warga untuk mematuhi karantina mandiri dan membatasi segala bentuk aktivitas. Terakhir, kecepatan dan transparansi informasi yang kami lakukan sejak kasus pertama terkonfirmasi, salah satunya dengan mengadakan briefing secara rutin sebanyak dua kali setiap harinya,” jelasnya.

 

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri telah melakukan berbagai pendekatan bilateral, regional dan multilateral dalam penanganan Covid-19. “Berbagai langkah kerjasama secara internasional dilakukan secara terukur, action-oriented, dan memberikan manfaat secara nyata, termasuk memberlakukan repatriasi WNI dari berbagai negara. Kami juga memberikan rekomendasi dan dukungan untuk pertukaran informasi, pengembangan protokol internasional, hingga mendukung berbagai pengembangan riset kolaboratif antar berbagai negara,” pungkas Dirjen Kemenlu Febrian Alphyanto Ruddyard. (alw/es)