[Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar Sitorus saat The First Global Parliamentary Meeting On Achieving The SDGs yang bertajuk ‘Mengubah Tantangan Pandemi Covid-19 Menjadi Peluang Mencapai SDGs’, di Jakarta, Kamis (30/9/2021). Foto: Puntho/Man]

DPR RI sukses menggalang dukungan global untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan pemulihan pasca-pandemi Covid-19. Melalui forum First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs yang diselenggarakan atas kerjasama DPR RI dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) berhasil menghasilkan suatu outcome document sebagai kesepakatan bersama antar lembaga parlemen sedunia.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar Sitorus mengajak seluruh anggota parlemen global untuk menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk menumbuhkan kembali komitmen dan upaya pencapaian SDGs. Sihar mengingatkan, target SDGs tidak akan tercapai bila keterlibatan parlemen masih lemah, sehingga parlemen harus meningkatkan komitmen terhadap SDGs melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, tidak hanya aspek ekonomi.

"Parlemen harus menyusun kebijakan yang menyertakan kebutuhan dari seluruh tingkatan masyarakat terutama kaum yang termarginalkan dan kelompok rentan,” ujar Sihar saat bertindak sebagai rapporteur  dalam The First Global Parliamentary Meeting On Achieving The SDGs yang bertajuk ‘Mengubah Tantangan Pandemi Covid-19 Menjadi Peluang Mencapai SDGs’, di Jakarta, Kamis (30/9/2021), yang diselenggarakan oleh DPR RI dan Inter-Parliamentary Union (IPU) secara fisik dan virtual.

Ketua Gugus Tugas SDGs DPR RI ini menyatakan disparitas dan berbagai bentuk diskriminasi dapat menghambat pemerataan pembangunan dan mempengaruhi pemulihan dunia pasca pandemi. Karena itu, sambung Sihar, parlemen harus menyusun kebijakan yang mendukung implementasi SDGs. Sihar juga menggarisbawahi pentingnya political will terutama dari anggota parlemen untuk mencapai SDGs karena parlemen bukan merupakan suatu prosedur melainkan representasi dari kehendak rakyat.

“Implementasi SDGs berkaitan dengan kemauan politik. Kerjasama global merupakan hal yang sangat penting yang ditopang oleh upaya-upaya parlemen melalui perumusan kebijakan, pengalokasian anggaran serta pengawasan. SDGs merupakan aspirasi global yang paling komprehensif dan integratif. Parlemen lebih dari sekedar sebuah prosedur tapi merupakan kehendak rakyat," pungkas Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu.

Sebagaimana diketahui, melalui forum parlemen dunia ini tercapai poin kesepakatan bersama, pertama, pandemi Covid-19 telah menghambat pencapaian SDGs di berbagai bidang seperti penghapusan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran dan ketimpangan, pertumbuhan ekonomi hingga penanganan dampak perubahan iklim. Karena itu, penguatan komitmen dan langkah bersama sangat esensial dan mendesak. Kedua, Parlemen memainkan peran kunci dalam upaya pencapaian SDGs dan penanganan Covid-19.  

Selanjutnya dalam poin ketiga, jaminan kesehatan universal perlu dikedepankan sebagai instrumen untuk memenuhi hak-hak warga negara dalam mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Poin terakhir, parlemen perlu memberi perhatian khusus pada upaya-upaya pencegahan dampak perubahan iklim melalui transformasi menuju energi terbarukan dan ekonomi hijau. (pun/sf)