PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera kembali membuka pintu untuk menerima aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini pihaknya menyambut dengan hangat kunjungan mahasiswa dari Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah. Audiensi ini menegaskan komitmen DPR untuk berkolaborasi dengan generasi muda sebagai salah satu pilar utama bangsa.

"Salah satu pilarnya bangsa itu anak muda, dan anak muda yang sadar diri dan mau mengembangkan diri, serta mau berkolaborasi, itu potensi besar," ujar Mardani kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Kunjungan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah kali ini membawa agenda menarik, yaitu rencana untuk mengadakan 'Next Generation Future Trainings'. Inisiatif ini disambut baik oleh Mardani. "Mereka pengen bikin Next Generation Future Trainings, dan buat saya, 150 anak muda berbakat dari seluruh provinsi di Indonesia mau berkumpul dan bergabung, luar biasa," ungkapnya.

Melihat semangat para mahasiswa tersebut, Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan generasi muda tentang pentingnya menjaga politik di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa kondisi politik bisa memburuk jika tidak dijaga, dan hal ini dapat menggeser fokus dari kepentingan rakyat kepada kepentingan elit, oligarki, atau bahkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Nah karena itu, boleh marah, boleh kesel. Get angry and get involved. Boleh marah, tapi terlibatlah, berjuanglah, jagain politik kita," pesannya kepada para mahasiswa. Ia menekankan bahwa jika anak muda tidak peduli dengan politik, maka politik pun tidak akan peduli dengan anak muda.

Partisipasi dalam menjaga politik pun tidak harus selalu melalui jalur formal. "Boleh ikut langsung, kalau tidak, di NGO juga boleh. Di Karang Taruna boleh, di mana-mana boleh," tambahnya. Sehingga, ia menunjukkan bahwa kontribusi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk.

Terakhir, Anggota Komisi II ini juga menegaskan akan selalu menerima aspirasi yang datang, meskipun terkadang ada "salah alamat" ke komisi lain. "Lebih baik kita terima bahwa kemudian salah alamat, tinggal kita yang nyamperin. Untuk diketok para pihak yang ada," pungkasnya seraya menegaskan prinsip keterbukaan dan pelayanan DPR kepada masyarakat. (bia/rdn)