PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyuarakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, menyusul aksi saling serang antara Iran dan Amerika Serikat. Serangan balasan Iran ke pangkalan militer AS di Qatar pada Senin (23/6/2025) dinilai sebagai buntut dari operasi militer gabungan udara dan laut yang dilancarkan AS ke tiga fasilitas nuklir milik Iran dua hari sebelumnya.
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai bahwa eskalasi ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Israel yang cenderung agresif dan unilateral. Menurutnya, langkah militer yang diambil saat jalur diplomatik belum sepenuhnya ditempuh, hanya akan memperkeruh situasi dan merusak kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian damai.
“Ketika diplomasi masih berjalan, tindakan militer semacam ini justru merusak kepercayaan terhadap upaya damai dan memperbesar risiko pecahnya perang terbuka,” ujar Mardani dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Serangan Iran ditujukan ke Pangkalan Udara Al Udeid, yang menjadi markas terbesar pasukan AS di kawasan Teluk. Meski serangan tersebut tidak menyebabkan korban jiwa dari pihak AS, insiden ini menandai eskalasi serius dalam hubungan antara kedua negara, serta meningkatkan kekhawatiran atas potensi perang terbuka di kawasan dengan cadangan energi terbesar di dunia.
Iran, dalam pernyataan resminya, menyebut Qatar tetap sebagai “negara sahabat” dan menegaskan bahwa serangan tidak diarahkan pada infrastruktur sipil atau pemerintahan Qatar. Hal ini, menurut Mardani, menunjukkan masih adanya kehati-hatian dalam menjaga stabilitas kawasan, meski berada dalam kondisi penuh tekanan.
BKSAP DPR RI pun mengingatkan bahwa situasi ini mencerminkan dampak berantai dari ketidakadilan dan pelanggaran hukum internasional. Mardani menekankan bahwa tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan pada Iran, tetapi juga harus menyasar aktor-aktor utama pemicu konflik.
“Situasi ini menunjukkan bahwa ketika hukum internasional terus dilanggar dan kekuatan militer digunakan secara sepihak, maka respons keras menjadi tak terhindarkan,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Ia menambahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional tidak boleh hanya terpaku pada respons Iran. “Upaya perdamaian akan menjadi wacana kosong bila akar konflik diabaikan dan pelanggaran oleh negara-negara kuat tidak ditindak secara adil,” tegasnya.
Potensi Dampak Global
Kawasan Timur Tengah menyimpan sekitar 48 persen cadangan minyak dunia dan 40 persen cadangan gas alam global. Ketegangan geopolitik seperti ini tidak hanya mengancam keamanan regional, tetapi juga membawa risiko gejolak harga energi global serta instabilitas ekonomi bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Menurut laporan Reuters dan Al Jazeera, serangan terhadap fasilitas Fordow — yang merupakan salah satu situs pengayaan uranium utama Iran — dipandang oleh Teheran sebagai tindakan agresi terhadap kedaulatan nasional. Sebagai balasan, Iran meluncurkan lebih dari 20 rudal balistik jarak menengah yang menghantam perimeter luar pangkalan Al Udeid.
BKSAP menegaskan pentingnya peran aktif parlemen-parlemen dunia dalam meredam konflik. BKSAP sendiri berkomitmen untuk mengangkat isu ini dalam forum antar-parlemen internasional seperti IPU (Inter-Parliamentary Union), guna mendorong penyelesaian damai dan penegakan hukum internasional.
“Indonesia, sebagai negara dengan prinsip bebas aktif dan konstitusi yang mengamanatkan perdamaian dunia, harus terus mengambil peran diplomatik aktif di tengah gejolak ini,” pungkas Mardani. (ssb/rdn)