PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan - DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Zimbabwe melalui forum Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI. Anggota DPR RI sekaligus Ketua GKSB Zimbabwe, Nurhadi mengatakan bahwa upaya ini diarahkan menjadikan Zimbabwe sebagai mitra strategis Indonesia di kawasan Afrika bagian selatan.
“Kami ingin menjadikan Zimbabwe sebagai salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Afrika. Sebagai Ketua GKSB Indonesia–Zimbabwe, saya melihat potensi luar biasa dalam kerja sama ekonomi, pertanian, energi, hingga pendidikan antara kedua negara,” ujarnya kepada Parlementaria usai menghadiri Rapat Koordinasi Peran Strategis GKSB terhadap Pelaksanaan Diplomasi Parlemen di Tangerang Selatan, Selasa (8/7/2025).
Anggota Komisi IX DPR RI ini menilai kekayaan sumber daya alam Zimbabwe dan keunggulan Indonesia dalam teknologi dan sumber daya manusia dinilai saling melengkapi. Oleh karena itu, DPR melalui GKSB mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pelaku usaha nasional dalam berbagai proyek infrastruktur dan energi di negara tersebut.
“Zimbabwe memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, dan Indonesia punya teknologi serta SDM yang bisa saling melengkapi. Kita ingin dorong masuknya BUMN dan pelaku usaha Indonesia dalam proyek-proyek infrastruktur, energi, dan pertambangan di Zimbabwe,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Nurhadi menambahkan bahwa salah satu prioritas ke depan adalah mendorong terbukanya akses pasar Afrika bagi produk-produk Indonesia, dengan menjadikan Zimbabwe sebagai pintu masuk strategis. Menurutnya, posisi Zimbabwe yang strategis di kawasan Afrika bagian selatan dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan ekspor Indonesia ke wilayah tersebut.
Untuk memperkuat langkah ini, DPR siap memfasilitasi kegiatan-kegiatan konkret seperti forum bisnis, misi dagang, dan perjanjian teknis antar lembaga. Langkah ini bertujuan memastikan kerja sama Indonesia–Zimbabwe tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan diwujudkan dalam bentuk kolaborasi yang berdampak langsung bagi kedua negara.
“Kita dorong kerja sama konkret, bukan hanya seremoni. Ke depan, kami akan memfasilitasi misi dagang, forum bisnis, dan nota kesepahaman antar lembaga yang bersifat teknis dan produktif. “GKSB bukan hanya forum simbolik, tapi jembatan konkret untuk diplomasi parlemen dan diplomasi ekonomi Indonesia di Afrika,” tutup Nurhadi.
Zimbabwe menjadi salah satu dari 68 negara prioritas kerjasama parlemen Indonesia, dari total 102 GKSB periode 2024-2029. Adapun, Hubungan diplomatik Indonesia-Zimbabwe telah terjalin sejak tahun 1986. (uc/rdn)