PARLEMENTARIA, Tangerang – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama International Conservation and Culture Foundation (ICCF) dan lembaga survei Indikator Politik Indonesia. Pertemuan ini membahas dampak persepsi publik terhadap DPR RI terkait isu konservasi, khususnya konservasi laut.

Dalam forum tersebut, ICCF memaparkan hasil surveinya bersama Indikator yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia cukup tinggi terhadap isu lingkungan. Selain itu, publik juga menuntut kejelasan kebijakan, terutama yang menyangkut konservasi laut, sampah, dan banjir.

“Hari ini mereka paparkan temuan kerja sama ICCF dengan Indikator terkait persepsi publik terhadap masalah konservasi, khususnya konservasi laut dan hasilnya sangat luar biasa, di mana hampir 80 persen lebih masyarakat sangat perhatian dan menuntut kejelasan terhadap kebijakan dalam konservasi laut,” ujar Mardani ditemui Parlementaria usai FGD dengan ICCF dan Indikator di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (24/9/2025).

Mardani menjelaskan meskipun ketertarikan publik dengan isu konservasi sangat tinggi, namun publik menilai kebijakan yang mengangkat persoalan konservasi masih belum banyak bahkan berdampak. Kondisi tersebut menimbulkan jarak antara harapan publik dengan delivery kebijakan yang dilakukan para pembuat kebijakan. 

“Dielaborasi tadi betapa bahwa keinginan publik agar perhatian kepada isu lingkungan, konservasi laut, sampah, banjir itu tinggi. Tapi memang ditemukan dalam survei atau data bahwa belum banyak kebijakan baik itu partai maupun pemerintah yang khusus mengangkat isu tentang lingkungan yang spesifik,” jelasnya.

Melihat kondisi ini, Politisi PKS ini menjelaskan bahwa dalam FGD tersebut, BKSAP DPR RI bersama ICCF dan Indikator juga menyepakati langkah tindak lanjut berupa sosialisasi dan kampanye kepada partai politik maupun pemerintah. Hal ini bertujuan agar isu lingkungan dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan, termasuk di dalamnya kebijakan penganggaran.

“Karena itu tadi ada kesepakatan kita mau sama-sama muter sosialisasi dan kampanye kepada partai politik, kepada pemerintah agar isu lingkungan ini menjadi lebih diperhatikan dan lebih dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan termasuk diantaranya urusan penganggaran,” tutup Mardani. (nap/rdn)