PARLEMENTARIA, Tangerang - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menyusun kebijakan pro-lingkungan, salah satu upayanya ialah dengan melakukan pemetaan harapan publik melalui survei. Kerja sama Kaukus Kelautan DPR RI bersama International Conservation Caucus Foundation (ICCF) dan Indikator Politik Indonesia diharapkan dapat memberi gambaran utuh mengenai persoalan konservasi laut yang perlu segera ditangani.

“BKSAP bekerja sama dengan ICCF ini untuk memetakan dan mencari kebijakan the best solution dan the best policyuntuk urusan lingkungan ini dan kita salah satunya agar kebijakan kita better policy for better life rasanya. Better policy for better implementation itu melalui pendekatan survei. Nah, ICCF bekerja sama dengan Indikator untuk memetakan apa harapan publik terhadap urusan konservasi laut” terang Mardani kepada Parlementaria usai memimpin jalannya diskusi antara BKSAP DPR RI dengan ICCF dan Indikator Politik Indonesia di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (24/9/2025).

Mardani menekankan bahwa hasil survei yang dipaparkan ICCF dan Indikator Politik Indonesia mengenai konservasi laut dapat menjadi masukan berharga bagi para penyusun kebijakan, baik di tingkat pemerintah maupun partai politik. Ia berharap Anggota DPR yang hadir dalam diskusi ini dapat menyebarkan temuan tersebut sehingga partai politik juga memahami concern publik terhadap isu-isu lingkungan yang membutuhkan perhatian kebijakan

“Hasil surveinya didalami oleh teman-teman dan salah satunya akan jadi masukan bagaimana kita menyusun kebijakan dalam masalah lingkungan termasuk partai politik. Karena Anggota DPR adalah partai politik yang menyerap semua aspirasi dalam survei ini untuk jadi kebijakan di dalam partai masing-masing,” terang Politisi Fraksi PKS ini.

Mardani menambahkan, meskipun kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan cukup tinggi namun tantangan tetap ada. Ia menyoroti  pada komitmen politik (political will) pemerintah dan parlemen.

“Awareness-nya cukup tinggi, perhatiannya cukup tinggi, tetapi memang kebijakan dari pemerintah dan DPR mesti kolaboratif menjaga agar betul-betul political will-nya ada. Misal anggarannya naik, kemudian hukuman kepada mereka yang melanggar itu tinggi, sampai kepada apresiasi kepada mereka yang berhasil untuk menjalankannya juga ada. Punish and reward-nya harus ada.” tegasnya.

Mardani berharap, keberadaan Kaukus Kelautan ini dapat memperkuat langkah Indonesia dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sehingga konservasi laut dan lingkungan secara keseluruhan dapat terjaga secara berkelanjutan. (nap/rdn)