PARLEMENTARIA, Bogor - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, mendorong generasi muda perempuan untuk semakin berani mengambil peran dalam dunia politik. Hal tersebut disampaikan Irine saat menjadi pembicara dalam sesi mentoring kegiatan WAIPA Townhall: From Participation to Leadership — Empowering Women in Shaping the Political Landscape, yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, Selasa, (25/11/2025).

Di hadapan para peserta ConNEXT Mentoring yang mayoritas merupakan generasi muda perempuan, Irine menyampaikan apresiasinya atas semangat para peserta dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan. “Saya sangat senang berada di antara teman-teman yang masih muda dan memiliki visi yang sama, yakni memajukan peran perempuan yang lebih bermakna, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia politik,” ujarnya.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Maluku Utara itu kemudian memperkenalkan tugasnya sebagai Wakil Ketua BKSAP DPR RI sekaligus Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. Irine menegaskan kehadirannya dalam forum tersebut bukan sebagai pengajar, melainkan untuk berbagi pengalaman dan membuka ruang pembelajaran bersama.

Dalam sesi diskusi, Irine menceritakan motivasinya memasuki dunia politik yang dilandasi pesan dari sang ayah. “Ayah saya pernah berpesan, jika ingin mengubah keadaan dan memberi manfaat bagi masyarakat, jalur paling efektif adalah melalui politik,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa politik adalah ruang yang strategis untuk menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. “Politik bukan hanya soal kepentingan pribadi. Ia adalah sarana pengabdian kepada rakyat dan negara.”

Lebih lanjut, Irine mengungkapkan tantangan yang masih banyak dihadapi perempuan dalam dunia politik yang hingga kini didominasi laki-laki. Ia menyoroti adanya stereotip bahwa perempuan dianggap kurang mampu menyelesaikan persoalan masyarakat. “Sering kali aspirasi perempuan tidak dianggap serius. Bahkan kami mendapat pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ditujukan kepada politikus laki-laki, misalnya soal izin suami atau siapa yang mengurus keluarga saat bekerja,” kritiknya. Ia menyebut hal tersebut sebagai bentuk bias politik yang membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik.

Dalam paparannya mengenai persiapan perempuan yang ingin berpartisipasi di dunia politik, Irine menekankan pentingnya membangun kepercayaan diri serta kesadaran bahwa perempuan “cukup” dan mampu berkontribusi setara dengan laki-laki. “Kita perlu membangun self-love dan tidak meremehkan kemampuan diri sendiri,” ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya dukungan lingkungan dan support system yang sehat untuk mendorong perempuan maju bersama.

Irine kemudian memaparkan sejumlah agenda yang ia perjuangkan selama menjadi Anggota DPR RI, khususnya terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Beberapa di antaranya adalah menolak praktik tes keperawanan sebagai syarat masuk dunia kerja, mendorong pelatihan literasi digital bagi perempuan dalam pembahasan RUU ITE, serta memperjuangkan sistem pendidikan yang lebih adil bagi seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah 3T. “Kita tidak bisa menerapkan standar ujian nasional yang sama jika kualitas pendidikan awal berbeda jauh. Soal ujian perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah agar prinsip keadilan terpenuhi,” tegasnya.

Mengakhiri paparannya, Irine berharap kegiatan ini dapat memperkuat motivasi perempuan muda untuk berkiprah lebih jauh dalam dunia politik dan ruang-ruang pengambilan keputusan. “Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi penyemangat bagi teman-teman semua untuk terus berjuang dan memberikan kontribusi nyata,” pungkasnya. (uf/aha)