PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyoroti dampak konflik internal di Sudan terhadap hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral dengan Indonesia. Hingga akhir tahun 2025, nilai perdagangan Indonesia dengan Sudan tercatat sekitar USD 50 juta, mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode sebelum konflik.

Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyampaikan bahwa situasi keamanan yang belum sepenuhnya stabil turut memengaruhi aktivitas perdagangan dan investasi kedua negara. Meski demikian, Indonesia tetap memandang Sudan sebagai mitra potensial yang memiliki nilai strategis dalam jangka panjang.

“Ke depan, Indonesia melihat Sudan memiliki posisi penting sebagai gerbang menuju ekonomi halal Afrika. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk memperkuat peran kepemimpinan global di sektor ekonomi halal,” ujar Syahrul usai pertemuan BKSAP DPR RI dengan Duta Besar Republik Sudan untuk Indonesia, bertempat di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/1/2025).

Ia menambahkan bahwa kesamaan nilai sebagai negara mayoritas Muslim serta keanggotaan dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menjadi modal penting dalam membangun kembali kerja sama ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Menurutnya, pemulihan hubungan ekonomi perlu dilakukan secara bertahap seiring dengan upaya perdamaian dan stabilisasi di Sudan.

"Dan juga seperti yang kita ketahui, banyak peluang investasi di sana karena sebagai sesama negara muslim, dan antara Indonesia dengan Sudan juga banyak keikutsertaan bersama di lembaga-lembaga internasional," ujar politisi Partai PKS ini. 

BKSAP DPR RI mendorong penguatan diplomasi ekonomi dan kerja sama antar parlemen untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan perdagangan dan investasi di masa mendatang. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat kedua negara. (bit/aha)