PARLEMENTARIA, Tangerang – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menegaskan bahwa diplomasi parlemen menjadi instrumen strategis dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan Husein saat memimpin delegasi BKSAP dalam kegiatan BKSAP Day di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Senin (27/1/2026).

“Diplomasi hari ini tidak cukup hanya mengandalkan jalur eksekutif. Parlemen memiliki peran penting untuk membuka ruang dialog yang lebih fleksibel, memastikan kebijakan luar negeri tetap akuntabel, serta berpihak pada kepentingan nasional dan aspirasi publik,” ujar Husein dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, sepanjang 2025 BKSAP aktif memperkuat peran Indonesia di berbagai forum internasional, mulai dari Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Conference on WTO, Parliamentary Union of the OIC (PUIC), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), hingga BRICS Parliamentary Forum. Aktivitas tersebut menempatkan diplomasi parlemen sebagai pengiring sekaligus penguat diplomasi pemerintah. 

Dalam forum IPU ke-150, BKSAP turut mengawal dukungan terhadap resolusi Two-State Solution sebagai solusi paling realistis bagi penyelesaian konflik Palestina. Indonesia juga konsisten mendorong penghormatan terhadap hukum internasional dan jalur diplomasi sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan.

Sementara di tingkat kawasan, Indonesia aktif di AIPA dengan mendorong pengesahan resolusi terkait krisis kemanusiaan Myanmar serta penguatan ekonomi biru dan hijau. Pada 2026, DPR RI dijadwalkan menjadi tuan rumah AIPA Caucus, yang akan mengawal implementasi berbagai resolusi regional tersebut. 

Husein juga menyoroti peran Indonesia sebagai Ketua PUIC 2025, yang berfokus pada penguatan solidaritas dunia Islam, kerja sama kemanusiaan, serta pembangunan ekonomi antarnegara anggota.

Selain diplomasi eksternal, BKSAP juga memperkuat kerja kelembagaan melalui sejumlah panitia kerja (panja), antara lain Panja Open Government Parliament, Panja Organisasi Internasional, Panja Blue Economy, dan Panja Artificial Intelligence (AI). Panja AI dinilai penting untuk mempersiapkan posisi Indonesia dalam menghadapi perdebatan global terkait tata kelola kecerdasan buatan. 

“Diplomasi parlemen tidak hanya soal kunjungan dan pertemuan, tetapi juga membangun basis pengetahuan dan rekomendasi kebijakan agar posisi Indonesia semakin kuat di forum global,” kata Husein. (gal/aha)