•  

• 1946                                  :    Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia
• 10 Juni 1947                   :    Hubungan diplomatik antara RI dan Mesir terjalin dengan ditandatanganinya The Treaty of Friendship and Cordiality
• 1949                                  :    Pembukaan Perwakilan RI di Kairo
• 1984                                  :    Disepakatinya Protokol Kerjasama Bidang Penerangan antara Departemen Penerangan Indonesia dan Kementerian Penerangan Mesir
• 12 Oktober 1977             :    Kesepakatan antara kantor berita ANTARA dan Middle East News Agency (MENA) melalui Persetujuan LKBN ANTARA-MENA yang ditandatangani di Kairo, dengan penempatan koresponden berita di masing-masing negara
• 2003                                  :    Ditandatanganinya Protokol Kerja Sama Bidang Informasi antara kedua negara
• 21 Maret 2022                 :    Pertemuan Bilateral antara Ketua DPR dengan Ketua Parlemen Mesir di sela-sela Sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali

 

 

Anggota BKSAP DPR RI Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.S.Sos., M.Si (F-PG) dan H. Hasani Bin Zuber, S.IP (F-PD) menghadiri Eight IPU Global Conference of Young Parliamentarians, Young MPs for climate action di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada tanggal 15-16 Juni 2022. Pertemuan yang dihadiri para anggota parlemen muda dari berbagai negara ini fokus membahas 1) kondisi perubahan iklim, dampaknya dan HAM, dan memastikan bahwa pemanasan global tidak melebihi 1,5 derajat celcius sejalan Perjanjian Paris. 2) Aksi Parlemen menganggulangi Perubahan Iklim melalui studi kasus praktik legislatif dan pengawasan dalam memaksimalkan perangkat parlemen untuk mengambil tindakan konkret dan inovasi parlementer melalui “green budgeting”. 3) menjaring masyarakat sipil dan keterlibatan masyarakat dalam parlemen dan 4) dukungan perubahan iklim untuk negara berkembang. Melalui, pertemuan tersebut, Anggota BKSAP DPR RI Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.S.Sos., M.Si, menyampaikan posisi Indonesia, sbb :

a. Kebijakan terkait clime change harus tetap memperhatikan HAM terutama bagi mereka yang masuk kategori vulnerable group (Perempuan dan Anak)

b. Melibatkan partisipasi public dan civil society (NGO) dalam kebijakan terkait climate change.

c. Mempertimbangkan kebijakan yang bersifat ramah environment, berbasis edukasi, meningkatkan kesadaran publik, budget concern, mendorong akuntabilitas dan transparansi serta dukungan social movement

 

Ke Ketua DPR RI menyampaikan hal-hal berikut ini: (a) Mesir sebagai salah satu negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia, (b) Mengharapkan agar Pemerintah Mesir memberikan kemudahan izin tinggal bagi mahasiswa Indonesia di Mesir, dan diberikan fasilitas pelayanan kesehetan terbaik bagi mereka, (c) Mengharapkan peningkatan jumlah mahasiswa lebih banyak untuk belajar di Al Azhar sebagai institusi pendidikan Islam yang wasathiyyah (moderat), (d) Mendorong MoU kerja sama pertahanan, (e) Sudah terbentuknya GKSB dengan Parlemen Mesir, (f) Apresiasi atas peran Mesir terkait Palestina terutama pembukaan perbatasan Refah sebagai akses bagi warga Palestina di Jalur Gaza, (g) Persamaan posisi kedua negara dalam menyikapi isu Palestina, yaitu mendukung Palestina dalam kerangka penyelesaian secara multilateral.

 

Sementara Ketua Parlemen Mesir, Hanafi Ali Gebaly, menyampaikan antara lain: (a) Hubungan Mesir dan Indonesia yang sangat baik dan bersejarah sejak era Sukarno dan Gamal Abdel Naser di mana kedua merupakan pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) (b) Mesir telah memiliki Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan DPR. (c) Kerja sama pendidikan yang tidak terbatas pada pemberiaan beasiswa bagi pelajar Indonesia tapi juga pengiriman dosen dan guru Mesir ke Indonesia, (d) Berjanji akan menambah jumlah beasiswa, memberikan kemudahan bagi mahasiswa Indonesia termasuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik, (e) Mengharapkan kunjungan resmi Ketua DPR ke Mesir, (f) Mesir akan segera memindahkan ibu kotanya ke lokasi baru seperti di Indonesia, (g) Kerja sama kedua parlemen untuk tukar pandangan dalam hal legislasi dan pengawasan, (h) Parlemen Mesir telah mengadopsi banyak undang-undang yang bertujuan untuk iklim bisnis dan investasi yang kondusif, (i) Hubungan politik yang sangat kuat terutama terkait kesamaan posisi dalam isu Palestina, (j) Menjelaskan perbaikan HAM di Mesir di antaranya dengan revitalisasi penjara yang salah satu programnya menjadikan penjara sebagai balai pelatihan kerja, (k) Menjelaskan dinamika demokrasi dan keragaman di Mesir termasuk keterwakilan perempuan di parlemen, (l) Menjelaskan bahwa parpol di Mesir dilarang berasas agama, militer, dan kesukuan, (m) Memperberat hukum bagi pelaku rasis dan pelecehan terhadap bentuk fisik.

 

15 – 16 Juni 2022          :    Sidang 8^th Global Conference, Young MPs, Sharm El- Sheik,                                                       Mesir

Anggota BKSAP DPR RI Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.S.Sos., M.Si (F-PG) dan H. Hasani Bin Zuber, S.IP (F-PD) menghadiri Eight IPU Global Conference of Young Parliamentarians, Young MPs for climate action di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada tanggal 15-16 Juni 2022. Pertemuan yang dihadiri para anggota parlemen muda dari berbagai negara ini fokus membahas 1) kondisi perubahan iklim, dampaknya dan HAM, dan memastikan bahwa pemanasan global tidak melebihi 1,5 derajat celcius sejalan Perjanjian Paris. 2) Aksi Parlemen menganggulangi Perubahan Iklim melalui studi kasus praktik legislatif dan pengawasan dalam memaksimalkan perangkat parlemen untuk mengambil tindakan konkret dan inovasi parlementer melalui “green budgeting”. 3) menjaring masyarakat sipil dan keterlibatan masyarakat dalam parlemen dan 4) dukungan perubahan iklim untuk negara berkembang. Melalui, pertemuan tersebut, Anggota BKSAP DPR RI Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.S.Sos., M.Si, menyampaikan posisi Indonesia, sbb :

1. Kebijakan terkait clime change harus tetap memperhatikan HAM terutama bagi mereka yang masuk kategori vulnerable group (Perempuan dan Anak)
2. Melibatkan partisipasi public dan civil society (NGO) dalam kebijakan terkait climate change.
3. Mempertimbangkan kebijakan yang bersifat ramah environment, berbasis edukasi, meningkatkan kesadaran publik, budget concern, mendorong akuntabilitas dan transparansi serta dukungan social movement

 

• 13 Maret 2024                 :    Ketua BKSAP menerima kunjungan Duta Besar Mesir di Gedung DPR RI

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (F.PGerindra) didampingi Wakil Ketua BKSAP Dr Sukamta (F.PPKS) menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta BesarCourtescy Call dengan Duta Besar Republik Arab Mesir untuk Indonesia H.E. Mr. Yasser Hassan Farag Elshemy di Gedung DPR RI Senayan, pada Rabu (13/03/2024). Pertemuan ini membahas tentang hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Mesir.

Fadli Zon menyampaikan keterlibatan aktif parlemen Indonesia dalam organisasi internasional seperti pada Sidang APA (Asian Parliamentary Assembly) ke-14 di Baku, Azerbaijan. Indonesia pada sidang tersebut mendukung Deklarasi Baki sebagai bentuk dukungan kepada Palestina menyangkut dengan kondisi Gaza-Palestina saat ini. Pihaknya juga sempat mendiskusikan situasi terkini dari Rafah yang berbatasan langsung dengan Gaza-Palestina, serta menyampaikan rencana untuk melakukan kunjungan kerja ke Rafah.

Duta Besar Mesir untuk Indonesia mengajak Indonesia untuk melakukan terus memperkuat hubungan bilateral antarparlemen kedua negara. Dalam waktu dekat, mereka berencana untuk mengirimkan bantuan melalui pesawat mengingat adanya blokade yang dilakukan melalui jalur darat. Ia juga mejelaskan situasi di Gaza saat ini yang terus mendapatkan serangan bom, serangan militer yang mana sebagian besar korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Ajakan ini tentunya disambut baik oleh Indonesia selaras dengan konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina.

Indonesia dan Mesir berkomitmen untuk membangun kerjasama yang baik antar kedua negara dan saling dukung dalam berbagai forum parlemen internasional, termasuk dalam isu gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan bagi Palestina.

 

 

• 16 – 22 Desember 2024 : Kunjungan BKSAP DPR RI – Parlemen Mesir

1. Pada hari pertama dilaksanakannya kegiatan di tanggal 17 Desember 2024, Delegasi yang dipimpin oleh Ketua BKSAP Dr. Mardani Ali Sera, M. Eng berkesempatan bertemu dengan Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (PPMI) di Mesir, pada Selasa (17/12/2024).

PPMI yang diwakili oleh Presidennya langsung yaitu Razi Alif Al Faiz didampingi beberapa Gubernur perwakilan daerah asal mahasiswa dan perwakilan mahasiswa perempuan menyampaikan beberapa aduan kepada delegasi antara lain yaitu perlunya asuransi kesehatan untuk pelajar dan mahasiswa mengingat tingginya biaya perawatan kesehatan di Mesir. Adanya kemudahan layanan kekonsuleran serta peningkatan perlindungan dan keamanan bagi pelajar dan mahasiswa terutama yang baru menjalankan studi di Mesir mengingat banyaknya pelajar dan mahasiswa yang menjadi korban kejahatan di jalanan Mesir akhir akhir ini.

Dalam kesempatan ini delegasi mendorong pelajar dan mahasiswa agar tidak terjebak dalam paham paham radikal ataupun paham yang terlalu fanatik sehingga ketika kembali ke Indonesia malah menciptakan pertentangan bahkan di dalam keluarga. Mengakhiri pertemuan, Delegasi berharap pelajar dan mahasiswa ketika kembali ke tanah air tidak hanya berorientasi menjadi Guru atau Dosen, tetapi kiranya bisa menciptakan peluang usaha bahkan dapat mendorong peningkatan kerjasama di bidang bisnis antara Indonesia dan Mesir.

2. Delegasi Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI dalam rangka menggali informasi terkait mahasiswa mahasiswa Indonesia melakukan pertemuan dengan Rektor Universitas Al Azhar Kairo Mesir, Prof. Dr. Salamah Dawoodd yang didampingi oleh beberapa Wakil Rektor, pada Selasa (17/12/2024). Delegasi BKSAP yang dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng menyampaikan beberapa pesan kepada jajaran Rektorat Universitas Al Azhar agar menganggap mahasiswa dari Indonesia sebagaimana layaknya anak anak sendiri, meminta agar membuka seluas luasnya peluang bagi pelajar dan mahasiswa dari Indonesia mengingat Indonesia adalah negara besar dengan 280 juta penduduk dan sekitar 17.500 pulau, sehingga mirip dengan Benua. Disampaikan pula agar Rektorat dapat memperhatikan asuransi kesehatan bekerja sama antara Universitas Al Azhar dengan KBRI Kairo di Mesir.

Rektor Al Azhar beserta dengan jajaran menyampaikan apresiasi bahwa Mahasiswa mahasiswa Indonesia adalah mahasiswa mahasiswa teladan, memiliki semangat belajar yang tinggi dan berprestasi. Dari 30.000 mahasiswa asing di Mesir, 14.000 diantaranya berasal dari Indonesia. Al Azhar berdiri sejak tahun 1084 sebagai Universitas yang moderat tanpa agenda politik dengan ilmu syariat dan bahasa Arab sebagai pondasi penting di Al Azhar. Pihak Rektorat akan memberikan perhatian khusus terhadap mahasiswa perempuan dan pemantauan ke seluruh mahasiswa. Ada juga program pengenalan bagi mahasiswa baru. Di akhir pertemuan Rektor Al Azhar menyampaikan akan membuka Fakultas Artificial Technology dan Purbakala Islam dan siap menerima mahasiswa dari Indonesia. Demikian juga program belajar jarak jauh sedang disiapkan. Mengenai asuransi kesehatan, juga sedang disiapkan programnya di bawah pengawasan langsung oleh Grand Syaikh Al Azhar, Syaikh Prof. Dr. Ahmad Thoyib.

3. Pertemuan dengan Komisi Luar Negeri Parlemen Mesir Dalam pertemuan dengan Komisi Luar Negeri Parlemen Mesir, Delegasi Kunjungan Diplomasi BKSAP yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera M.Eng diterima langsung oleh Ketua Komisi Luar Negeri Negeri Parlemen Mesir, Kareem Darwis yang didampingi kurang lebih 20 Anggota Komisi Luar Negeri Parlemen Mesir yang berasal dari berbagai partai. Pertemuan berlangsung pada Selasa (17/12/2024). Dalam sambutannya, Kareem Darwis mengemukakan bahwa hubungan kedua negara memiliki sejarah yang sangat panjang. Mesir adalah termasuk Negara yang pertama kali mengakui Kemerdekaan Indonesia. Mesir juga ikut membangun Gerakan Non Blok bersama dengan Indonesia. Parlemen Mesir menyambut dengan hangat kedatangan Delegasi Kunjungan BKSAP DPR RI. Disampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang dicintai oleh Rakyat Mesir mengingat hubungan sejarah dan banyaknya mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studi di Al Azhar. Mahasiswa Indonesia sudah dianggap anak sendiri oleh Masyarakat Mesir.

Ketua Delegasi dalam kesempatan menyampaikan sambutan mengundang Parlemen Mesir untuk hadir dalam Sidang PUIC yang akan diselenggarakan pada Bulan Juni 2025. Dalam kunjungan ini, Delegasi Kunjungan Diplomasi BKSAP merupakan Delegasi terbesar pertama yang melakukan kunjungan di periode 2024-2029 karena diikuti oleh 15 Anggota dari 8 Fraksi. Hal ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dari DPR RI terhadap Parlemen Mesir. Begitu juga dengan kedatangan Presiden Prabowo ke Mesir secara bersamaan dengan kunjungan delegasi. Menunjukkan pentingnya Mesir terhadap Indonesia. Hal ini dikarenakan Mesir dan Indonesia sudah menjalin hubungan informal sejak lebih dari 300 tahun yang lalu. Banyak pula tokoh tokoh berpengaruh di Indonesia yang merupakan alumni Al Azhar di mana saat ini juga ada sekitar 14.000 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al Azhar.

Dalam pertemuan ini delegasi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mesir yang senantiasa membantu penyaluran bantuan bagi rakyat Palestina. Presiden RI dan DPR RI selalu menunjukkan dukungan terhadap Palestina dan berharap agar bantuan dapat tepat sasaran. Delegasi juga berharap adanya Perjanjian Bebas Visa yang berlaku secara resiprokal minimal selama 30 hari yang dapat meningkatkan hubungan kedua negara baik di bidang ekonomi, budaya maupun pariwisata. Termasuk di dalamnya adalah kemudahan pemberian Visa belajar dan asuransi kesehatan bagi pelajar dan mahasiswa serta. Kerjasama investasi dan penghapusan kendala di bidang perdagangan juga menjadi fokus Delegasi. Mengakhiri pertemuan, menanggapi masukan Delegasi, Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Mesir menyampaikan Pihaknya berjanji akan menyampaikan dan mendorong usulan bebas visa dan Visa belajar ke Instansi terkait. Terkait keterlibatan Indonesia dalam Gerakan Non Blok Kareem Darwis juga meminta agar terus ditingkatkan selain perlunya penguatan kerjasama Selatan Selatan dalam konteks D8 terkait pembangunan seperti adanya Pertukaran Tenaga Kerja antar kedua negara.